PENYIMPANGAN PERILAKU POLITIK PESERTA PILKADA SUMATERA UTARA TAHUN 2018 DITINJAU DARI ETIKA POLITIK ISLAM MENURUT MAHASISWA PRODI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM UIN SU MEDAN

Penelitian ini ingin menemukan dan menguraikan bentukbentuk penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara tahun 2018 ditinjau dari etika politik Islam Menurut Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara- Medan. Adapun yang menjadi Fokus penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan prilaku politik perserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 Ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UINSU Medan dan p e n y e l e s a i a n penyimpangan prilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara dalam undang-undang PILKADA?. Disamping itu juga untuk untuk mengetahui upaya pelurusan penyimpangan prilaku politik perserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 Ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN-SU Medan ? Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dan Normatif sedang metode yang digunakan yaitu metode kualitatif Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam pilkada serentak Sumatera Utara 2018 terlihat adanya indikasi penyimpangan prilaku politik peserta pilkada ditinjau dari etika politik diantaranya yakni Maney Politic, politisasi birokrasi. ancaman dan intimidasi, Black Campagn. Penyimpanag prilaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa Pemikiran politik Islam UIN SU Medan. Karena nilai-nilai moral, etika berbicara mengenai perilaku manusia. Pada dasarnya etika membicarakan masalah-masalah tentang predikat nilai “susila” dan “tidak susila” serta “baik” dan “tidak baik”. Dengan demikian, mengacu pada prinsip-prinsip kebenaran dan kebaikan dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia. Etika politik membantu memperhitungkan dampak suatu tindakan politik dengan strategi penguasaan manajemen konflik agar tidak timbul kekerasan, sebagai syarat bagi berlangsungnya aksi politik yang beretika dan berkeadilan, untuk merubah pandangan yang keliru, bahwa antara politik dan moral seolah merupakan dua dunia yang berbeda. Padahal etika politik menuntun kekuasaan dalam negara agar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang demokratis, jujur dan keadilan