PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN TERHADAP DUGAAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PASCA TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perwujudan Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam perkembangannya, perlindungan tidak hanya diberikan kepada masyarakat melainkan turut pula melindungi Pejabat Tata Usaha Negara. Perlindungan tersebut diberikan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perlindungan tersebut diberikan sebagai upaya untuk menghindari stagnasi pemerintahan yang dapat terjadi apabila Pejabat Tata Usaha Negara merasa takut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang seyogyanya menjadi acuan dalam beracara penyelesaian permohonan perlindungan Pejabat TUN, dalam praktiknya mendatangkan persoalan. Persoalan tersebut mengakibatkan kebingungan dari pencari keadilan maupun para pemerhati Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan yang timbul akibat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 dan dampaknya terhadap perlindungan Pejabat TUN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menjukan bahwa hadirnya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi Pejabat/Badan TUN dalam Keputusan/Tindakan yang dibuat. Dari Ilmu Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang tidak boleh memberikan pembatasan hak dan kewajiban yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014