PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018

Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan suatu program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi berbagai macam sengketa tanah yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan kuota PTSL dengan jumlah 78.750 bidang tanah. Kuota yang diberikan untuk wilayah Gunungkidul terbilang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Daerah Provinsi Yogyakarta, mengingat sampai saat ini masih ada sekitar 40 % bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul belum bersertifikat. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 sendiri masih mengalami banyak hambatan, terutama pada saat proses pengukuran yang mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi. Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun berusaha untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gunungkidul. Sifat penelitiannya menggunakan sifat deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, kemudian menganilisis antara teori pendaftaran tanah dan praktek dalam pendaftaran tanah. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yuridis digunakan untuk menganalisa sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif pada pelaksanaan asas kontradiktur dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap, sedangkan empiris digunakan untuk menganalisa sejauh mana kesadaran hukum masyarakat pada pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah sistematis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan data di tiga desa yakni Desa Planjan, Desa Semin, dan Desa Mulo belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi pada proses pendaftaran tanah sistematis lengkap antara lain, masih menggunakan batas sementara berupa pohonjarak/kayu sehingga batas tanahnya tidak jelas dan menyulitkan petugas dalam pengukuran, serta adanya para pihak pemilik tanah berbatasan yang tidak dapat hadir pada saat penetapan batas tanah, dengan adanya kendala-kendalan tersebut dapat menghambat proses pengukuran tanah dan menyebabkan penyelesaian target dalam program PTSL tidak segera terselesaikan