ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUBSIDI DI PT. CANA KUSUMA BANGSA INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN KONSUMEN

PT. Cana Kusuma Bangsa Indonesia merupakan perusahaan pengembang perumahan yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pengembang perumahan ini menawarkan rumah subsidi dengan uang muka murah kepada konsumen perumahan. Sekitar 15 orang yang sudah melakukan perjanjian jual-beli terhadap PT. CKBI dengan menyerahkan uang sekitar Rp 12.000.000,-. Perjanjian antara PT. CKBI dengan para konsumen ini dibuat secara tertulis. Pihak pengembang berjanji akan menyerahkan rumah dalam kurun waktu 24 bulan namun nyatanya sudah lewat 24 bulan tidak kunjung serah terima kunci karena rumah belum selesai. Penelitian ini akan membahas mengenai apakah surat perjanjian jual-beli rumah subsidi tersebut sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta bagaimana tanggung jawab atas wanprestasi terhadap konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah preskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancraa dan kepustakaan yaitu dengan mencari jurnal, sumber hukum, dan buku yang berkaitan dengan topik yang kemudian diaplikasikan untuk menganilisa pelaksanaan perjanjian. Hasil analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan surat perjanjian jual beli perumahan subsidi yang dilakukan PT. CKBI dengan konsumen belum memenuhi kriteria asas-asas perjanjian karena kurangnya pasal yang menjamin kepastian hukum. Perihal hak konsumen untuk mendapatkan barang, informasi mengenai kondisi barang, dan ganti rugi masih belum terpenuhi dari pihak pengembang. Demikian juga kewajiban pengembang yang merupakan antinomi dalam hukum tidak terpenuhi. Tanggung jawab wanprestasi dengan bentuk pengembalian uang (tidak utuh) oleh PT. CKBI merupakan bentuk tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan meskipun setelah mediasi terdapat 10 orang yang tidak terpenuhi dan 5 orang yang tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut