PRAKTIK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANTUL)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kodifikasi hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan diharapkan menjadi rujukan utama bagi petugas pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama maupun Kementerian Agama. KHI disusun untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan waris dan sebagainya. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi di bawah Kementerian agama yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 untuk menggunakan KHI sebagai pedoman pelaksanaan. Permasalahan yang timbul kemudian adalah ketentuan dalam KHI bagi sebagian pihak dianggap melenceng dari ketentuan Fikih, seperti halnya yang dibahas pada skripsi ini yaitu keabsahan anak hasil kawin hamil. Pada dasarnya KHI memperbolehkan adanya kawin hamil, namun mengenai kedudukan anak yang dilahirkan tidak ada ketentuan jelas yang mengaturnya. Bagi pihak yang merasa hal tersebut tidak sesuai dengan fikih yang diyakini, akan cenderung menggali hukum lain dalam fikih untuk menentukan kedudukan anak hasil dari kawin hamil. Hal ini yang terjadi di lingkungan KUA, dimana beberapa penghulu KUA masih merujuk pada ketentuan fikih daripada KHI. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptifanalitik yaitu menjelaskan dan menganalisis praktik penetapan wali nikah di KUA Kabupaten Bantul dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu mempelajari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum di masyarakat. Hasil temuan dalam penelitian ini meliputi: pertama, Sembilan KUA Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian didapati perbedaan pelayanan terhadap anak hasil kawin hamil. Diantaranya adalah KUA yang menggunakan rujukan KHI yang memutuskan wali nasab bagi anak hasil kawin hamil yaitu KUA Kasihan, Pandak, Srandakan, dan Bantul. Selanjutnya adalah KUA yang merujuk pada fikih klasik yang memutuskan dengan wali hakim, yaitu KUA Jetis dan Imogiri. Dan terakhir adalah kelompok KUA yang menggunakan kebijakan kompromi sesuai dengan keinginan wali nasabnya, yaitu KUA Pajangan dan Pundong. Kedua, pertimbangan dari KUA yang menggunakan pedoman KHI adalah melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan bagi KUA yang menggunakan fikih mempertimbangkan keabsahan nikah secara agama, dan bagi KUA yang menetapkan dengan pilihan wali nasab merupakan bentuk kehatihatian dari KUA. Ketiga, faktor yang mempengaruhi perbedaan dari KUA adalah latar belakang pendidikan dari pegawai KUA, dimana pegawai yang pernah mendalami fikih di pesantren cenderung berat untuk meninggalkan fikih. Faktor yang kedua adalah kondisi masyarakat dari setiap kecamatan. Masyarakat yang masih kental memegang fikih dan di daerahnya terdapat pesantren lebih cenderung menganut fikih klasik dari pada KHI