ANALISIS TERHADAP PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Praperadilan merupakan sebuah lembaga baru yang dikenalkan KUHAP yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan,dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Diskusi terkait praperadilan hingga saat ini masih banyak dilakukan, terutama terkait hukum acara dan objek praperadilan. Penulis dalam penelitian ini akan meneliti dan membahas terkait perluasan objek praperadilan dan prospek perkembangan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang kemudian akan dikaji dan dibahas secara deskriptif analitik. Menarik untuk melihat praperadilan dalam sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia, dan kaitannya dalam rangka mencapai due process of law. Dalam penelitian ini penulis menemukan objek praperadilan baru diluar ketentuan yang ditulis pasal 77 KUHAP. Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan merupakan objek praperadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014. Diperkenalkannya lembaga hakim pemeriksa pendahuluan (HPP) sebagai pengganti lembaga praperadilan pada tahap pre trial merupakan pergerakan sistem peradilan pidana Indonesia ke arah due process of law