MEKANISME PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2017 OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI D.I YOGYAKARTA

Fenomena pemberian tunjangan hari raya (THR) di Indonesia merupakan suatu bentuk pemberian kehormatan kepada pekerja/buruh yang merayakan Hari Raya Keagamaan. Dengan meninjau permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta, serta Apa Saja Hambatan yang Dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta Dalam Penyelesaian Kasus Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2017. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian adalah metode deskriptif-kualitatif, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data. Sedang sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan data sedetail mungkin tentang gambaran obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, obyek yang diteliti ialah upaya penyelesaian keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya yang dilakukan perusahaan dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode wawancara (interview), studi pustaka, dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama prosedur pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja/buruh dalam pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh pengusaha atau perusahaan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan serta prestasi karyawan. Besar kecilnya tunjangan hari raya akan mempengaruhi kinerja karyawan untuk bekerja lebih bersemangat sehingga karyawan mempunyai produktivitas yang tinggi. Kedua, fakta hukum pelanggaran hak dalam pemberian Tunjangan Hari Raya oleh pengusaha atau perusahaan adalah pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya oleh pihak pengusaha atau perusahaan kepada pekerjanya yang tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diatur oleh peraturan yang ada. Pihak pengusaha atau perusahaan terkadang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Ketiga, upaya hukum dalam rangka pemenuhan pembayaran tunjangan hari raya memalui pengadilan hubungan industrial apabila terjadi persoalan hukum di kemudian hari dapat meminta ganti rugi baik memalui lembaga di luar pengadilan (Non Litigasi) dan lembaga pengadilan (Litigasi)