PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBANGUNAN PASAR DI DESA TRIMULYO (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK)

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius yang banyak menjerat pejabat, baik pejabat di daerah maupun di pusat. Seperti Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Jogja terhadap Lurah Desa Trimulyo Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Mujino H. Bin Harjo Sumarto karena dituduh melakukan perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun terdapat ketidaksesuaian antara fakta yang terbukti dalam persidangan dan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakkim. Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah analisa hakim terhadap unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGKdan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam mejatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitin lapangan (Field research) yaitu dengan mengikti jalannya persidangan perkara Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK dan mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini karena penyusun menganalisis dari Aspek hukum pidana yaitu dulihat dari aspek Formiil, materiil, filosofis dan penalaran hukum. Hasil analisis studi Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGKpenyusun berpendapat bahwa adanya ketidaksesuaian putusan Majelis Hakim dengan fakta persidangan yang tertuang pada jalannya persidangan Kata Kunci : Analisis, Majelis Hakim, Korups