PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN UMUM DARATAN KABUPATEN BANTUL

Peraturan umum perihal illegal fishing di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul telah diatur dalam Undang-Undangng Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, kedua peraturan tersebut mengatur tatacara penangkapan ikan serta larangan penggunaan alat-alat penangkap ikan yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem perairan. Namun, kendati sudah jelas terdapat larangan-larangan yang terpasang di aliran sungai, faktanya penyusun masih menemukan pelaku illegal fishing di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul, oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai alasan-alasan mengapa masih terjadi penangkapan ikan secara illegal di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan cara melihat praktek illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bantul, dan melihat praktek penegakan hokum yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan yuridis mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Ikan serta pendekatan empiris dengan meninjau penerapan peraturan yang telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi aparat penegak hokum terhadap masyarakat. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang ditinjau dari segi sistem hukum, terdapat tiga hal yang menjadi kendala mengapa masih terjadinya illegal fishing di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul, yang pertama dari substansi hukum, dimana peraturan-peraturan yang telah ada belum mampu mengakomodir terkait adanya illegal fishing di perairan umum daratan sehingga masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan illegal fishing, yang kedua struktur hukum dimana kurang maksimalnya upaya pengawasan di lapangan secara langsung yang diakibatkan kurangnya anggaran dari pemerintah. Yang ketiga adalah budaya hukum di masyarakat masih lemah yang disebabkan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Untuk mengoptimalkan agar larangan illegal fising tersebut dapat berjalan dengan baik maka ketiga aspek hukum tersebut harus terpenuhi. Katakunci: Tindak Pidana, Illegal Fishing, Penegakan Hukum