PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA BECAK MOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Penelitian ini berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, manusia sendiri merupakan mahluk sosial yang tentu kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain, maka dari itu setiap manusia akan melakukan suatu kegiatan seperti halnya hubungan hukum antara pelaku usaha becak motor dengan konsumenya yang akan mengakibatkan akibat hukum antara pelaku usaha becak motor tersebut dengan konsumenya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perlindungan konsumen mengenai hak hak konsumen becak motor sudah terpenuhi oleh pelaku usaha, selain itu permasalahan mengenai becak motor yang keberadaanya menjadi pertanyaan apakah becak motor tersebut diperbolehkan beroprasi dan termasuk jenis kendaraan seperti apa dikarenakan becak motor merupakan pengabungan antara becak dan mesin motor yang menghasilkan sebuah kendaraan jenis baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. dalam metode pengambilan sempel penulis menggunakan metode purposive sample dengan mengambil sample dengan ciri ciri khusus, penulis mengkaji secara langsung bagaimana keadaan yang senyatanya di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain dengan cara studi kepustakaan, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan teori tanggung jawab pelaku usaha haruslah bertangung jawab bilamana terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaianya kepada konsumen dikarenakan tidak bisa memenuhi kewajiban untuk memberikan hak hak kepada konsumen, sehingga tidak terlaksanakanya hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa keberadaan becak motor tidak sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, karena becak motor tidak memenuhi kualifikasi dari Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, maka seharusnya becak motor dilarang untuk beroperasi, akan tetapi dikarenakan faktor pelaku usaha becak motor yang sudah sangat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta pihak Dinas Perhubungan memiliki pertimbangan jika becak motor dilarang beroperasi sepenuhnya maka akan berpengaruh terhadap perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran oleh sebab itu Dinas Perhubungan memberikan kebijaksanaan kepada pelaku usaha becak motor untuk dapat beroperasi di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetapi dengan syarat memiliki surat surat kendaraan yang lengkap. Selain itu kesimpulan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen terhadap konsumen becak motor belum sepenuhna terlaksana, dikarenakan masih ada hak hak konsumen yang belum terpenuhi sehingga perlindungan konsumen pengguna jasa becak motor belumlah terlakasanakan sesuai amanat Undang undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999. Kata Kunci : Konsumen, Becak Motor, Perlindungan Konsume