HAK IMUNITAS DPR DALAM PASAL 245 AYAT (1) UU NO 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 17 TAHUN 2014 TENTANG MD3 PERSPEKTIF YURIDIS DAN MASLAHAH

Indonesia adalah negara demokrasi yang menerapkan sistem trias politika. Didalamnya terdapat kekuasaan Legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan lembaga pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya anggota DPR diberi hak imunitas oleh Konstitusi, yakni tertuang dalam Pasal 20 A Ayat (3) UUD 1945. Namun dalam penerapannya, hak imunitas DPR menuai pro dan kontra, baik dalam lingkup lembaga kekuasan negara maupun dalam masyarakat. Hal itu oleh diundangkannya Pasal 245 ayat (1) yang mengatur mengenai hak imunitas DPR. Karena DPR selaku pembuat undang-undang menganggap pasal ini layak dan tidak melanggar UUD 1945 sedangkan dalam sejarahnya pasal tersebut sudah pernah ditolak oleh MK dalam putusannya dan mengubah isi dari pasal tersebut agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut terhadap makna yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD. Adapun rumusan masalah dalm penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman antara DPR dan MK mengenai hak imunitas DPR yang tertuang dalam Pasal 245 Ayat (1). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reasearch) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Yuridis karena guna menganalisis tinjauan hukum. Penyusun mengumpulkan data berupa perundangundangan dan dikomparasikan dengan literatur lain, baik itu buku hukum, karya ilmiah dan data dari media elektronik. Sifat penelitian ini deskriptif-preskriptif, penyusun mengkaji dan memaparkan data perundang-undangan dan bahan hukum primer lainnya terkait hak imunitas DPR, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat prespektif. Penelitian ini menggunakan dua teori untuk menganalisis permasalahan, yaitu: (1) teori penafsiran hukum, (2) teori maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 20 A Ayat (3), sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman antara DPR dan MK mengenai hak imunitas. Hak imunitas DPR juga berpengaruh terhadap masyarakat, dengan adanya perbedaan pendapat antara DPR dan MK juga mempengaruhi kemaslahatan yang ada dimasyarakat. Putusan MK mengenai hak imunitas lebih memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, karena tidak hanya semata-mata karena kepentingan DPR, melainkan juga sessuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Legislatif, Hak imunitas DPR, Putusan Mahkamah Konstitusi