TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG DALAM PERKARA NOMOR: 0149/PDT.P/2018/PA.PML TENTANG WALI ADLAL KARENA KESAMAAN WETON

Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indoneria merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Namun kenyataannya, wali seringkali menjadi permasalahan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang menolak atau enggan untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara‟ maupun yang bertentangan dengan syara‟. Seperti halnya dalam perkara 0149/Pdt.P/2018/PA.Pml yang telah diputus Pengadilan Agama Pemalang tentang wali adlal dengan didasarkan pada alasan wali yang tidak sesuai syara‟ yakni disebabkan karena hari kelahiran (weton) calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sama, yang dipercaya oleh wali tersebut apabila perkawinan tetap dilangsungkan akan berakibat salah satu tidak kuat dan akan meninggal dunia. Dari penetapan hakim tersebut berakibat berpindahnya wali nikah kepada wali hakim. Sehingga pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dengan menggunakan wali hakim. Atas dasar itu, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam penetapkan wali adlal karena kesamaan weton? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam menyelesaian perkara di atas? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analitik terhadap penetapan dan dasar pertimbangan hukum yang ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif, yang mengambil lokasi di kantor Pengadilan Agama Pemalang dan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian ini bahwa dasar hukum yang digunakan hakim telah sesuai dengan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga hakim mengabulkan permohonan penetapan wali adlal. Dengan pertimbangan kemaslahatan berbagai pihak yang mengizinkan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim dari KUA Kecamatan Pemalang. Sebab alasan wali nikah yang enggan (adlal) menikahkan calon mempelai perempuan tidak berlandaskan hukum, dan dalam pembuktiannya antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sekufu serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya. Kata Kunci : Wali Nikah, Wali Adlal, Pertimbangan Hakim