KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PENGEMUDI DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN SLEMAN (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN) SKRIPSI

Pelanggaran lalu lintas hampir setiap hari ditemukan oleh Kepolisan Satuan Lalu Lintas. Hal tersebut banyak kita jumpai anak-anak yang masih belum cukup umur mengemudikan kendaraan bermotor roda dua berkeliaran di jalan raya. Disitulah kita lihat pelanggaran lalu lintas sudah dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, karena salah satunya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Maka dari itu penulis meneliti Bagaimana Tindakan Kepolisian Khusunya Di Kabupaten Sleman Terhadap Pengemudi Di Bawah Umur Dalam Perspektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitia lapangan (field research). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah mendiskripsikan dan memberikan interprestasi guna memperoleh jawaban dari masalah yaitu tindakan kepolisian Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan mashlahah atau malah bertentangan dengan maslahah mursalah. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah kebijakan dalam tindakan yang di lakukan oleh Polantas Kabupaten Sleman selaku penegak hukum adalah menindak secara tegas bagi pelaku yang melanggar lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Namun dengan ini, Polantas Kabupaten Sleman sebelum menindak pengemudi kendaraan yang di bawah umur berupa sanksi tilang, Polantas memanggil orang tua yang membiarkan anaknya menggunakan kendaraan bermotor. Dengan ini di berikan edukasi terhadap mereka dan masyarakat tentang pentignya sadar hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut sejalan dalam pandangan mashlahah mursalah. Semua tindakan yang diberikan untuk mencapai kemaslahatan dan menyederhanakan kemudharatan yang terjadi Kebijakan Polantas dalam menindak pengemudi yang dibawah umur disetarakan dengan usia pada pengemudi lainnya, karena dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersendiri tidak menunjukkan secara jelas sanksi yang dilakukahan oleh pelanggar dibawah umur atau dengan kata lain ada kekosongan hukum. Maka Polantas Sleman sebagai penegak hukum memberikan kebijakan sesuai dengan undang-undang yang ad