ANALISIS TERHADAP KETENTUAN SANKSI PIDANA MALPRAKTEK DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Malpraktek medik kerap kali dibicarakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus malpraktek yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Dengan meningkatnya pengaduan masyarakat tentang tindakan malpraktek ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan haknya dalam usaha melindungi dirinya sendiri dari tindakan pihak medis yang merugikannya. Namun dalam kenyataanya, aparat penegak hukum kesulitan untuk menjerat dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek. Kesulitan ini pada mulanya adalah tentang rumitnya mengategorikan suatu tindakan dokter sebagai malpraktek medik atau bukan, lalu kesulitan beriktnya adalah menjerat dokter yang melakukan malpraktek dengan perundang-undangan di Indonesia yang notabene belum ada yang secara detail mengatur sanksi pidana malpraktek. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research yaitu dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang akan dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang masih ada keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik dan pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum positif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dari buku, kitab perundang-undangan buku, kitab, jurnal, dan karya ilmiah lain yang mendukung penelitian tentang sanksi malpraktek medik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria terjadinya malpraktek adalah apabila dokter melakukan tindak medis yang bertentangan dengan hukum, tindakan dokter mengakibatkan kerugian bagi pasien baik berupa luka, cacat, atau kematian, dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran yang umum berlaku di kalangan profesi kedokteran, dokter memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi, dokter melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan yang tidak hatihati. Pengaturan hukum positif di Indonesia belum ada yang secara jelas dan rinci mengatur tindak pidana malpraktek medik, namun ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana di bidang kesehatan yang bisa dikategorikan sebagai malpraktek, di antaranya adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehata