ANALISIS YURIDIS TERHADAP BAHASA IKLAN PROMOSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pertumbuhan ekonomi yang semakin maju berbanding lurus dengan perkembangan dunia periklanan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jenis iklan yang sering terpampang di sekitar kita. Era saat ini jenis periklanan sudah beraneka ragam. Baik iklan yang bersifat online maupun offline, bersifat informatif dan edukatif maupun iklan yang hanya untuk kepentingan sepihak saja. Aturan tentang kegiatan periklanan tertuang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kitab Etika Pariwara Indonesia (EPI). Salah satu ketentuan yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah terkait hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, serta larangan-larangan kegiatan memproduksi iklan. Keberadaan aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan tertib perdagangan dalam rangka terciptanya iklim usaha yang sehat. Akan tetapi dalam praktiknya aturan tersebut tidak seluruhnya dipahami oleh masyarakat, baik dari pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reasearch) yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung dengan rumusan masalah. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan apa yang didapat dari penelitian di lapangan. Bahan primer dari penelitian ini berupa hasil interview (wawancara) penyusun dengan berbagai pelaku usaha, konsumen, majelis hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian, dan teori tanggungjawab. Penelitian ini telah menghasilkan beberapa hal, yakni praktik periklanan di DI Yogyakarta sebagian besar bertentangan dengan Pasal 5 poin (a), Pasal 7 poin (b), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu penyebab permasalahan tersebut karena kelalaian para pihak, baik pelaku usaha maupun pihak konsumen itu sendiri serta tidak diketahuinya aturan-aturan periklanan oleh pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh konsumen adalah tidak mempercayai suatu iklan, mengurangi daya tarik kepada suatu produk serta bersikap abai dan mengikhlaska