PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KABUPATEN BANYUMAS

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pelanggaran terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Banyumas. Dampak yang ditimbulkan dari obat tradisional tersebut yaitu menyebabkan kerugian terhadap konsumen baik uang maupun kesehatan. Efek yang timbul setelah konsumen mengkonsumsi obat tersebut yaitu kulitnya melepuh dan ada yang kakinya bengkak, sehingga sangat membahayakan keselamatan konsumen. Permaslahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisonal yang mengandung bahan berbahaya dan bagaimana upaya hukum konsumen terhadap pelanggaran obat tradisional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum perlindungan konsumen serta peran pemerintah dibidang obat tradisonal, dan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami haknya sebagai konsumen. Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada dalam lapangan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data secara kualitatif dan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini mengunakan teori perlindungan hukum, perlindungan konsumen dan upaya hukum konsumen. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan yang dilakukan lembaga pemerintah dibidang obat tradisinonal, yaitu dengan dua tahap pengawasan pre-market atau sebelum produksi dan beredar, kemudian yang kedua pengawasan post-market atau setelah obat tradisional beredar di pasaran, pelanggaran terhadap obat tradisional dikenai sanksi administratif dan pidana. Ada konsumen yang melakukan upaya hukum dan ada yang tidak. Alasan konsumen tidak melakukan upaya hukum karena konsumen tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak tahu bagaimana cara dan langkah-langkahnya melalui jalur hukum