PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat dalam hukum perkawinan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Pencatatan maupun pembuatan akta perkawinan menjadi suatu kewajiban dalam peraturan yang ada di Indonesia, namun dalam praktikya pencatatan perkawinan ini menimbulkan ambiguitas. Kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan ini dianggap sebagai kewajiaban administratif bukan penentu sahnya perkawinan yang dilakukan. Meskipun perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah menurut agama karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, namun perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, yang menyebabkan suami istri serta anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Dengan segala akibat hukumnya, nyatanya tidak membuat seseorang berfikir panjang untuk tidak melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan atau yang biasa disebut sebagai nikah siri (nikah dibawah tangan), terbukti dengan masih adanya pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama (PA). Di Kota Yogyakarta sendiri sepanjang tahun 2016-2018 terdapat 13 pengajuan perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadialan Agama Yogyakarta. Perkara yang masuk merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP dan sesudah berlakunya UUP, adanya isbat nikah menjadi solusi yang diberikan Negara agar memperoleh kepastian hukum. Namun dikabulkannya perkawinan yang dilakukan setelah berlakuknya UUP apakah menjadi sebuah solusi, atau malah menjadi sebab terjadinya pernikahan siri secara massif?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reasearch) yaitu dilakukan dengan cara menggali data secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan apa adanya hasil yang didapat dari penelitian dilapangan yakni hasil wawancara. Bahan primer dari penelitian ini berupa hasil interview (wawancara) penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, serta observasi dan analisis terhadap hasil putusan perkara isbat nikah. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP. Sedangkan untuk perkara isbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya UUP dapat dikabulkan oleh sebab alasan perceraian dan memenuhi pasal 7 KHI huruf (e) selain itu sebagai wujud keadilan subtantif, Hakim dapat berijtihad diluar ketentuan prosedural demi terciptanya kemaslahatan bagi kepentingan pencatatan anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan/ nikah siri