Tindak Pidana Mengangkut Butiran Emas Tanpa Surat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Indonesia dalam dunia pertambangan dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah dari sisi sumber daya alam berupa Mineral, batubara, minyak bumi dan sebagainya, semua hasil kekayaan alam tersebut dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar- besanya untuk kemakmuran rakyat, Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pertambangan sudah memiliki hukum positif yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara, undang-undang tersebut telah mengatur dari upaya perizinan usaha pertambangan, wilayah pertambangan, hingga bentuk tindak pidana yang dilarang Hukum Pertambangan. Fokus penulisan skripsi ini adalah Terdapat Pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh penambang tradisional yang tidak memiliki izin pertambang rakyat atau izin usaha pertambangan telah berani melakukan jual-beli hingga mengangkut hasil tambang bukan dari pemilik izin yang resmi atau legal, hal tersebut merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam Hukum positif yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 158-165 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan disini kebiasaan untuk melakukan jual-beli hasil pertambangan itu tidak sah dan masuk dalam kegiatan pertambangan illegal. Dalam hal seseorang melakukan kegiatan mengangkut emas tanpa izin merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara