PERTANGGUNGJAWABAN PT GABISCO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adanya perubahan pandangan agraris ke industri di dalam perkembangan masyarakat Indonesia, juga menyebabkan peningkatan kegiatan perekonomian, dimana pelaku ekonomi tersebut tidak saja orang perorangan, tetapi juga sekumpulan orang yang tergabung dalam suatu perkumpulan yang disebut Korporasi. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi selaku Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum, pada saat ini telah dapat dilakukan dengan mengacu pada : Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku antara lain : Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa perundangan lainnya, Penerapan ajaran Strict Liability dan Vicarious Liability dalam kasus-kasus yang membahayakan umum, Penerapan adagium res ipsa loquitur : fakta sudah berbicara sendiri, Perlu adanya peraturan yang lebih rinci tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum sebagai suatu korporasi, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebaiknya segera ditetapkan sebagai Undang-undang dan diberlakunya, Perlu adanya Rekomendasi dari pihak akademis kepada badan Legislatif dan sebaliknya badan Legislatif wajib memperhatikan rekomendasi dan kajian serta usulan dari pihak akademis, dan membentuk suatu tim khusus untuk itu (team work)