PENGUATAN OTONOMI DAERAH MENYULITKAN EFFEKTIVITAS KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

Masalah pertahanan termasuk penjagaan batas wilayah memang termasuk urusan pemerintah pusat, tetapi otonomi daerah menghendaki juga diberikannya wewenang kepada daerah di samping kewajiban dan tanggung jawab saja, karena permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan antara lain: pencabutan patok-patok tapal batas dan terjadinya tindakan illegal seperti: penyelundupan kayu, penyelundupan barang, pencurian ikan dan sumber daya alam lainnya. Demikian juga di kawasan perbatasan sering terjadi kejahatan transnasional seperti: penyelundupan wanita dan anak-anak, penyelundupan narkoba, senjata api, bahan peledak, pembajakan kapal, terorisme, dan berbagai kejahatan transnasional lainnya, sehingga yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah daerah di kawasan perbatasan, padahal tanggung jawab ini tidak disertai dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemeriniali daerah supaya penanganan permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan ini dapat segera teratasi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kebijakan pemerintah daeran setempat. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan daerah atau kawasan perbatasan ini melibatkan beberapa lembaga atau instansi terkait, tetapi dalam implementasinya terjadi miskoordinasi dan kurang efisien dalam penanganan di lapangan, oleh karena itu diperlukan pembaharuan sistem koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan baik di kawasan darat termasuk perairan sungai dan juga kawasan laut perbatasan