TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

Pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Pengampunan Pajak. Program yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ini cukup memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai sektor, salah satunya ialah dalam sektor pertanahan. Guna mendukung keberhasilan program pengampunan pajak ini, maka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak. Penggunaan akta Surat Pernyataan Notariil sebagai dasar pengalihan balik nama dari pihak nominee ke pihak wajib pajak diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak. Namun apabila dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dasar pengalihan balik nama menggunakan dasar akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga dalam hal ini berlaku asas lex spesialis derogat legi generali. Penelitian ini adalah penelitian sosio legal dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, kasus, dan deskriptif kualitatif, yang menggunakan jenis bahan hukum berupa data primer dan data sekunder serta bahan hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan dan analisis bahan hukum melalui wawancara pada karyawan notaris yang melakukan pembuatan akta Surat Pernyataan Notariil dalam rangka pengampunan pajak. Berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak dan peraturan yang terkait dengan pengalihan hak atas tanah ini memberikan dampak kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam hal mana obyek pengalihannya merupakan obyek jaminan bank yang telah dipasang hak tanggungan serta pihak nominee sebagai pihak yang dipinjam nama meninggal dunia. Mekanisme pengalihan hak atas tanah melalui surat pernyataan ini sebagai berikut (1) melaporkan/mengungkapkan harta melalui Surat Pemberitahuan Tahunan; (2) wajib pajak membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Harta atau Surat Pengakuan Nominee; (3) penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak dari Kantor Pajak Pratama; (4) pengecekan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional; (5) pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; (6) penandatangan Akta Surat Pernyataan Notariil antara nominee dan wajib pajak; (7) Proses balik nama sertifikat hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Undang-Undang Pengampunan Pajak belum secara detail dalam menjelaskan bagaimana dampak hukum yang akan terjadi ketika kedua hal mengenai kepastian hukum bagi pihak ketiga itu terjadi serta tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme yang harus dilakukan sebelum melakukan penandatanganan akta Surat Pernyataan Notariil