Eksekusi pengosongan objek hak tanggungan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemenang lelang

Persaingan usaha yang begitu ketat dan pesat dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kecanggihan teknologi, kreatif dan inovatif membuat masyarakat dengan mudah mengembangkan usahanya di berbagai tempat yang strategi baik di wilayah pasar tradisional maupun pasar modern. Namun selain kecanggihan teknologi, kreatif serta inovatif, masyarakat tidak bisa maju dan tidak mampu membuat usaha berkembang tanpa bekerjasama dengan pihak lain. Membuat usaha yang memiliki fondasi kuat untuk bersaing, maka para pelaku usaha harus melakukan kerjasama dalam rangka mendapatkan peminjaman uang dari bank sebagai kreditor dengan menggunakan jaminan dalam bentuk hak tanggungan. Sebagai negara yang sedang berkembang, bank-bank di Indonesia telah menawarkan dan mempermudah masyarakat sebagai pelaku usaha khususnya dalam proses perkreditan uang dari bank dengan menggunakan jaminan yang disertai dengan hak tanggungan atas tanah milik pelaku usaha (debitor). Dengan dibebankannya hak tanggungan atas tanah debitor sesuai kesepakatan dalam perjanjian dengan kreditor, maka ada hak dan kewajiban bagi mereka sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian hak tanggungan. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban bagi salah satu pihak dalam suatu perjanjian merupakan tindakan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pihak lain yang ada dalam perjanjian. Untuk memenuhi kewajiban debitor yang ingkar janji kepada kreditor, kreditor harus melakukan pelelangan terhadap objek hak jaminan debitor melalui Balai Lelang. Lembaga Balai Lelang dalam melaksanakan tugasnya harus melakukan dengan berhati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Namun setelah selesainya pelelangan objek hak tanggungan, terjadi permasalahan diantara debitor dengan pemenang lelang. Permasalahan ini terjadi karena debitor tidak rela dan tidak menerima hasil lelang yang dilakukan oleh kreditor terhadap objek hak tanggungan, untuk itu debitor melakukan upaya-upaya hukum termasuk upaya tetap menempati objek hak tanggungan yang telah dibeli oleh pemenang lelang, sehingga hal ini membuat pemenang lelang diperlakukan tidak adil oleh debitor. Untuk menjamin hak pemenang lelang, harus melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan eksekusi pengosongan di pengadilan negeri terhadap objek hak tanggungan yang masih ditempati oleh debitor, sehingga pemenang lelang dapat memperoleh perlindungan, mendapatkan manfaat dan kepastian hukum