Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) karena merugikan dan memiliki dampak buruk yang luar biasa baik dipandang dari sudut pandang ekonomi maupun sosial politik, oleh karena itu penaganannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Salah satu penanganan secara luar biasa yang dapat dilakukan adalah dengan cara merampas aset para koruptor dan dikembalikan kepada negara guna mensejahterakan rakyat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan materi, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang terkait dengan materi dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan enskliopedia. Ketentuan hukum secara nasional dalam pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP dan KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Sementara, untuk aset negara yang berada di luar Indonesia diatur dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime dan United Nation Convention Against Coruption yang kemudian diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Kata Kunci :Tindak Pidana Korupsi, Aset Negara, Ketentuan Hukum Pengembalian Aset Negara Corruption is an extraordinary crime because it is detrimental and has an extraordinary adverse effect, both viewed from an economic and socio-political point of view, therefore its handling must also be carried out in an extraordinary manner. One of the extraordinary treatments that can be done is by seizing the assets of the corruptors and returning them to the state for the welfare of the people. The problem in this study is how the legal provisions return state assets resulting from corruption in Indonesia and those outside Indonesia. In this study the author uses a normative juridical research method, normative juridical research method is a source of knowledge obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary legal material consists of legislation related to the material, secondary legal material consists of books related to tertiary legal materials and materials consisting of dictionaries and encyclopedias. National legal provisions in the return of state assets resulting from corruption are regulated in the Criminal Code and Criminal Procedure Code, Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes and Draft Law on Criminal Asset Deprivation. Meanwhile, state assets outside Indonesia are regulated in the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime and the United Nation Convention Against Corruption which Indonesia later ratified into Law Number 7 of 200 Keywords: Corruption Crime, State Assets, State Asset, Return Laws