Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan

Latar belakang penulisan skripsi ini terkait: Dengan hadirnya program BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baikn tanpa memandang status ekonomi dan sosial. Namun dalam implementasinya masih sering terjadi pelanggaran hak peserta, Pada prinsipnya perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam program BPJS Kesehatan namun dalam pelaksanaan untuk mendapatkan perlindungan hukum masih kurang efektif . Menganalisis mengenai permasalahan BPJS, Pemerintah maupun Fasilitas Kesehatan masih kurang menjamin dan kurang memberikan perlindungan hukum kepada peserta sebagai pasien BPJS Kesehatan dalam memperolehb pelayanan kesehatan yang baik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan sebagai konsumen dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan. Upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah menempatkan beberapa petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit untuk menangani prosedur keluhan oleh Peserta BPJS Kesehatan serta memperkuat pengawasan dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, Jika BPJS lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka BPJS harus bertanggungjawab ganti kerugian yang dialami oleh peserta. Ganti kerugian yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu hanya meliputi penggantian uang atau jasa yang setara nilainya atas perawatan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika BPJS selaku pelaku usaha menolak untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun Badab Peradilan setempat dimana konsumen berada. Kata Kunci : perlindungan hukum, peserta BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan The problem understudy: with the presence of the Health BPJS program, it is expected to provide good health sertvices regardless of economic and the social statue, But in it is implementation there are still frequent violations of the rights of participants, In principle. legal protection for health BPJS program but in the implementation of obtaining legal protection is still less effective. Analyzing BPJS issues, tje goverment and health facilities still guarantee and provide less legal protection to BPJS Health participants in obtaining good health services. The approach method used is a normative legal research. The approach to the problem is to use a regulatory approach. The data used are secondary data consisting of primary materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and data collection using library studies. The result of the study indicate that legal protection for patients who are health proffesioanals who are members of the hospital form a regulatory aspect has been protected by their rights both as consumers of services, as well as participants in the health service. But in implementation there are still shortcomings that lead to patient dissafection towards hospital services, such as lack of information provided by the hospital participants of the BPJS Health. The legal efforts that should have been made by the health BPJS to fulfill the rights and obligations of the participants were to place several health BPJS officers in the hospital to handle complaints procedures by BPJS Health participants. Other than that, the healthcare provider installed an information dashboard. Another effort to fulfill the right and obligation of BPJS patients to make mediation efforts againts the BPJS participants and the hospital if necessary, a strict supervision factor is needed in protecting participants in health services. If BPJS is negligent in carrying out its obligations, The BPJS must be responsible for compensation suffered by the participant. If BPJS as a bussihness actor refuses to provide compensation to participants. If BPJS as a bussiness actor refuses to provide compensation to participants as a consumers then the right to fie a claim with aconsumer dispute resolution body or local judiciary whereever the consumer located. Keywords: legal protection, health BPJS participants, health service