Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Rangka Pelayanan Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Merauke

Dalam pelayanan dan penyelenggaraan rodah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan istilah otonomi daerah, namun dengan adanya otonomi daerah maka terdapat 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan daerah,yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan (medebewind) dilihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka pelayanan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Merauke sebagaimana Pemerintah Pusat memberikan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kewenangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana tertuang dalam UUD 1945Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah itu bagi atas daerah Kabupaten/Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undangan. Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di singkat (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, maka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka pelayanan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah kuat sehingga dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 ayat (1) dan Undang-undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 365 ayat (1). Maka disini penulis akan mencari landasan teori untuk menguatkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka pelayanan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten merauke serta melaksananakan asas otonomi daerah di Kabupaten Merauke. Oleh karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dari ketiga aspek DPRD tersebut mengalami kelemahan yang sangat besar. Sehingga ketiga aspek tersebut harus diperkuatkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri melalui uji coba materi muatan perda yang mengatur tentang hak-hak dasar orang Papua asli yang dapat menjadi lemah. Kalimat Kunci : Penguatan Pelanyanan dan Penyelenggaraan (DPRD) Kabupaten Merauk