PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU POLITIK UANG (MONEY POLITIC) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Umum adalah perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga Pemilihan Umum sebagai wadah untuk memilih wakil rakyat di pemerintahan secara langsung. Dalam hal ini di Indonesia ada dua bentuk pemilihan secara langsung pertama Pemilihan Umum dimana disini warga negara memilih secara langsung Presiden dan Wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kedua Pemilihan Kepala Daerah dimana warga negara Indonesia memilih secara langsung Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan juga Walikota dan Wakil Walikota daerahnya masing-masing. Kedua bentuk pemilihan langsung tersebut sudah memiliki aturan dalam pelaksanaanya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilukada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu, dalam kedua aturan tersebut menjelaskan mengenai bagaimana cara menyelenggarakan Pemilihan secara baik dan benar baik Pemilu maupun Pemilukada. Perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Pertama, Bagaimana pengaturan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pelaku money politic? Kedua, Apa akibat hukum ketidak sinkronan penjatuhan sanksi terhadap pelaku money politic di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Hasil pembahasan dapat disimpulkan: Pertama, Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pelaku money politic antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sinkron. Kedua, akibat ketidaksinkronan tersebut masyarakat bingung dalam melaksanakan aturan tersebut karena adanya tumpang tindih antara kedua aturan sehingga diperlukannya harmonisasi aturan. Kata Kunci : Pemilu, Pemilukada, Money Politic