PERKEMBANGAN PENGATURAN PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dalam konstitusi, mulai dari awal kemerdekaan, Indonesia menganut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949), UndangUndang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), dan terakhir konstitusi Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 sebelum amandemen pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan diantaranya yaitu memilih Soekarno menjadi Presiden seumur hidup dan Soeharto yang menjabat selama 32 Tahun di Indonesia yang memerintah secara otoriter. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama bagaimana perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah bagaimana pentingnya pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder, serta metode pengumpulan data berupa studi dokumen (kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan mengetahui pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen terdapat perbedaan-perbedaan, baik bunyi Pasal maupun penerapan pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sangatlah penting, karena berangkat dari sejarah pemerintahan jika dipimpin oleh pemimpin yang sama dalam jangka waktu yang panjang maka dapat menimbulkan pemerintahan yang otoriter. Adanya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 7 UUD 1945 setelah amandemen, maka terjadi check and balances antar lembaga-lembaga negara dan juga mencegah terjadinya kekuasaan absolut dari Presiden dan Wakill Presiden di Indonesia serta tidak menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia