PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN SEBAGAI SUATU DELIK ADAT (Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau)

Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks mengharuskan saling keterkaitan hukum dan kaidah-kaidah sosial dengan hubungan yang erat. Hukum sebagai kaidah sosial sesuai dengan hukum yang hidup (the living law). Seterusnya nilai-nilai yang hidup meningkat menjadi adat. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum adat maka petugas hukum (kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (adat reactie). Terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana adat akan dijatuhkan sanksi pidana adat. Penerapan sanksi pidana adat ini sangat diperlukan terutama terhadap perkara tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada mamak yang perkaranya sampai ke pengadilan. Masyarakat Minangkabau mengenal tiga macam aturan hidup yaitu adat istiadat, norma agama dan undang-undang. Terhadap tindak pidana penghinaan yang ditujukan terhadap mamak/KAN yang diajukan ke pengadilan, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak hanya memasukkan sanksi pidana adat dalam pertimbangan putusan. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah yaitu: (1) Mengapakah hakim perlu menerapkan sanksi pidana adat dalam putusannya terhadap tindak pidana penghinaan sebagai suatu delik adat. (2) Bagaimanakah jenis-jenis sanksi pidana adat yang dapat dimasukkan dalam putusan hakim terhadap tindak pidana penghinaan sebagai suatu delik adat? (3) Bagaimanakah upaya pembaharuan hukum ke depan (ius constituendum) yang dapat ditempuh untuk menerapkan sanksi pidana adat dalam putusan hakim terhadap tindak pidana penghinaan sebagai suatu delik adat? Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan asas hukum, sinkronisasi hukum, undang-undang dan kasus. Sifat penelitian deskriptif, menggunakan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Hakim dapat menerapkan sanksi pidana adat berupa permintaan maaf dari terdakwa kepada korban tidak hanya dalam pertimbangan hakim, tetapi juga dalam amar putusan walaupun jenis pidana tersebut belum diatur dalam KUHP tetapi dengan menggunakan UU Drt No.1/1951 dan Pasal 18 (b) ayat (2) UUDNRI th 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman dimana hakim wajib menggali nilai--nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu dalam RKUHP juga sudah memuat sanki berupa pemenuhan kewajiban adat. Sanksi itu bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang tercemar, dan dengan penerapan sanksi adat diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat lainnnya. (2) Jenis-jenis sanksi pidana adat menurut Adat Minangkabau adalah berupa minta maaf, baabu bajantiak, dibuang sepanjang adat, dibuang di nagari menurut sepanjang adat.(3) Upaya hukum yang dapat dilakukan dengan cara mensahkan secepat RKUHP Nasional dan menuangkannya dalam Peraturan Daerah masing-masing. Keyword: Sanksi Pidana Adat, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penghinaa