PENEGAKAN HUKUM PASAL 4 AYAT (2) JUNCTO PASAL 6 UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Advokat merupakan suatu profesi terhormat yang memiliki kedudukan sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan berperan penting didalam penegakan hukum sebagaimana tercantum didalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Akan tetapi, peran penting yang dimiliki oleh advokat tercemari oleh pelanggaran kode etik advokat yang cukup meresahkan. Ada 25% kasus yang didampingi oleh advokat telah terjadi pelanggaran kode etik advokat. Sedangakan di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur terdapat 62 kasus pelanggaran kode etik advokat sejak bulan Maret 2010 sampai dengan Juli 2017. Permasalahan nya adalah pada terjadinya pelanggaran etika profesi yang dimiliki oleh advokat meski telah terdapat Undang – undang yang mengatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum pada Pasal 4 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengenai pelanggaran kode etik profesi advokat terhadap tindakan pelanggaran kode etik advokat dan untuk menganalisis mengenai hambatan – hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran kode etik profesi advokat. Metode penelitian menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Data dianalisis secara deskriptif dan  menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dengan advokat sebagai pengadu dan korban serta anggota Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan efektif pada sebelum dan saat proses persidangan. Yaitu berdasar pemenuhan atas pasal 4 Ayat (2) juncto pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat oleh penegakan hukum Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur dengan landasan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadil Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Sedangkan pada proses peneggakan hukum yang tidak berjalan dan menjadi permasalahan adalah pada proses pelaksanaan putusan in kracht yang belum dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai akhir tahun 2016. Mengenai hambatan – hambatan dalam penegakan hukum Pasal 4 Ayat (2) juncto Pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ialah sarana atau fasilitas yang kurang, waktu, terbatasnya informasi dan/atau pengetahuan masyarakat, kerja sama antara PERADI dengan Mahkamah Agung dan Biaya Perkara. Kata kunci : penegakan hukum, pelanggaran kode etik profesi, advokat Abstract Advocate is an honorable profession which has the same position as other law enforcement officers and plays an important role in law enforcement as stated in Article 5 Paragraph (1) of Law Number 18 Year 2003 About Advocate. However, the important role that advocates have is polluted by the violation of the advocate code of ethics is quite disturbing. There are 25% of cases accompanied by advocates has violated the code of ethics advocate. While in the Regional Honor Board PERADI East Java there are 62 cases of violation of the code of ethics advocate from March 2010 to July 2017. The problem is on the occurrence of violations of professional ethics owned by advocates despite the existing laws that regulate. The purpose of this study is to analyze and describe law enforcement in Article 4 Paragraph (2) Juncto Article 6 of Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates concerning violation of profession of advocate code of conduct against violation of advocate code of ethics and to analyze the obstacles that arise in the implementation of law enforcement against the act of violation of professional code of advocate. The research method used research with the type of research law Juridical Sociologist. Data were analyzed descriptively and using qualitative approach. Data were collected by interviews with advocates as complainants and victims and members of the Regional PERADI Regional Council of East Java. The results show that law enforcement has been effective in both before and during the trial process. That is based on the fulfillment of Article 4 Paragraph (2) juncto article 6 of Law No. 18 of 2003 on Advocate by law enforcement of Regional Council of PERADI of East Java based on the Decree of the Honorary Council of the Center of Indonesian Advocates Association Number 2 of 2007 on the Procedure of Examining and Courts Violation of the Indonesian Advocate Code of Conduct. While in the process of law enforcement that does not work and become a problem is on the process of execution of a decision in kracht that has not been implemented since 2010 until the end of 2016. Regarding obstacles in law enforcement Article 4 Paragraph (2) juncto Article 6 of Law Number 18 In 2003 About Advocates are facilities or facilities lacking, time, limited information and / or community knowledge, cooperation between PERADI with Supreme Court and Case Cost. Keywords: Law Enforcement, Violation of the Code of Professional Ethics, Advocate