Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pekerja Asing Di Pt. Pulau Sambu Guntung Kabupaten Indragiri Hilir

Saat ini Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dampak dari MEA yaitu adanya kebebasan dalam lalu lintas permintaan dan penawaran tenaga kerja. Untuk mengantisipasi dampak dari kebebasan dalam dunia Ketenagakerjaan, khususnya penggunaan Pekerja Asing, maka pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan Pekerja Asing. Sebelum berlakunya MEA sudah ada pengaturan tentang pengawasan Pekerja Asing yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan 3 masalah yaitu : Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pekerja Asing di PT. Pulau Sambu Guntung Kabupaten Indragiri Hilir, Bagaimana Pengaturan Fungsi Pengawasan Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Asing, dan Apa Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pekerja Asing di PT. Pulau Sambu Guntung Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian observational research yaitu dengan cara survey ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu kuisioner dan wawancara. Sedangkan sifat penelitian bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pekerja Asing di PT. Pulau Sambu Guntung Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil penelitian penulis : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pekerja Asing di PT. Pulau Sambu Guntung Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dengan cara melakukan pengawasan dari petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, petugas Imigrasi, Kejaksaan Kepolisian Kabupaten Indragiri Hilir. Pengaturan Pungsi Pengawasan Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Asing yaitu dijelaskan dalam Bab VIII, Pasal 42-48 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pekerja Asing di PT. Pulau Sambu Guntung yaitu masalah kurangnya anggaran dana yang diberikan untuk petugas yang melakukan pengawasan. Selain itu masalah jarak juga menjadi kendala dalam proses pengawasan Pekerja Asing di Perusahaan. Kata Kunci : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pekerja Asing di PT. Pulau Sambu Guntung Kabupaten Indragiri Hili