Perceraian di luar pengadilan agama di desa Lehai kecamatan dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan perspektif maqashid asy-syari’ah dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

Berdasarkan hasil observasi, diketahui banyak kasus perceraian di luar Pengadilan Agama dilakukan oleh mayoritas masyarakat pedesaan yang berdomisili jauh dari jangkauan Pengadilan Agama, salah satunya adalah masyarakat Desa Lehai. Meski sudah ada regulasi sidang keliling yang dijalankan oleh Pengadilan Agama di daerah tersebut, tetapi faktanya hal itu belum berfungsi secara maksimal. Sebab dari tahun ke tahun masyarakat di Desa Lehai terus menerus melakukan Perceraian di Luar Pengadilan Agama. Jika ditilik dari perspektif hukum Islam perceraian dapat terjadi apabila suami menjatuhkan talak pada istrinya, meski hal tersebut dilakukan di luar pengadilan agama. Namun hukum positif sebagai representasi dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah mewajibkan perceraian di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Permasalahan yang diteliti adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai, praktik atau tata cara perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai dan tinjauan Maqashid asy-syari’ah serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai, untuk mengetahui praktik atau tata cara perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai dan untuk mengetahui tinjauan Maqashid asy-syari’ah serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Jenis penelitian hukum (legal research) yang dilaksanakan adalah kombinasi antara kajian sosiologi hukum (socio legal research) dan kajian hukum yuridis normatif (kajian hukum doktrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai adalah masalah ekonomi, ketidaktahuan hukum, dan tidak adanya sosialisasi hukum. Masyarakat Desa Lehai menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa pernah mengajukan gugagatan ke Pengadilan Agama. Demi menjaga dan merealisasikan kemaslahatan manusia, terutama dalam lingkup mahslahah dharuriyah (Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) maka pelaksanaan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama hukumnya adalah wajib muwaqqat. Dengan kewajiban tersebut diharapkan dapat tercipta kondisi masyarakat yang tertib administrasi, sehingga hak-hak asasi para pihak dapat terjaga dan terpelihara dengan baik, serta dapat terwujudnya kepastian hukum. ABSTRACT Based on observations, it is known that many divorce cases outside the Religious Courts are carried out by the majority of rural communities who live far from the reach of the Religious Courts, one of whom is the village of Lehai. Although there is already a regulation of the circuit court conducted by the Religious Court in the area, the fact is that it has not functioned optimally. Because from year to year the people in Lehai Village continue to divorce outside the religious court. If viewed from the perspective of Islamic law divorce can occur if the husband declares divorce to his wife, even though it is done outside the religious court. However, positive law as a representation of the government of the Unitary Republic of Indonesia, has required divorce to be carried out before a hearing of the Religious Courts. The problems examined are the things that led to divorce outside the Religious Court in Lehai Village, the practice or procedure for divorce outside the Religious Court in Lehai Village and the review of Maqashid asy-syari'ah and Marriage Law Number 1 of 1974 concerning divorce outside the Religious Courts in Lehai Village. The purpose of this research is to find out the cause of divorce outside the Religious Court in Lehai Village, to find out the practice or procedure for divorce outside the Religious Court in Lehai Village, and review of Maqashid asy-shari'ah and Marriage Law Number 1 of 1974 concerning divorce outside the Religious Courts in Lehai Village.The method used in research is a qualitative method. This type of legal research is a combination of socio legal research and normative juridical law studies (doctrinal law studies). The results showed that the causes of divorce outside the Religious Courts in Lehai Village were economic problems, ignorance of the law, and the absence of legal socialization. Lehai villagers dropped divorce on his wife without ever filing a lawsuit in the Religious Court. For the sake of maintaining and realizing human benefit, especially in the scope of mahslahah dharuriyah (Religion, soul, intellect, descent and property), the implementation of divorce in front of the Religious Courts trial is obligatory muwaqqat. With these obligations, it is expected to create an orderly condition for the people of the administration, so that the rights of the parties can be maintained and well maintained, and legal certainty can be realized