Pandangan ulama Kota Palangka Raya terhadap makam yang tidak tepat arah kiblat di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya. Sehingga dalam menentukan arah kiblat pemakaman mengikuti arah makam terdahulu yang arah kiblatnya kurang tepat. Adapun hal ini berfokus terhadap dua rumusan masalah, (1) mengapa terjadi ketidaktepatan arah kiblat di pemakaman muslim Kelurahan Tanjung Pinang Kota Palangka Raya, dan (2) bagaimana pandangan Ulama Kota Palangka Raya terhadap makam yang tidak tepat arah kiblat di Kelurahan Tanjung Pinang Kota Palangka Raya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terjadinya ketidaktepatan arah kiblat di pemakaman muslim Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya dan ingin mengetahui pandangan ulama terhadap hukum arah kiblat pemakaman. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, subjek penelitiannya adalah empat orang ulama atas nama inisial HM, AF,AS, dan H, objeknya pemakaman di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya dan informannya satu orang petugas pengukuran arah kiblat Kota Palangka Raya, satu orang pengurus Rukun Kematian Muslim (RKM), satu orang penggali kubur, satu orang masyarakat Kelurahan Tanjung Pinang. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini: (1) Karena kuburan pertama menjadi tolak ukur masyarakat dalam menentukan arah kiblat bagi kuburan atau pemakaman yang lain, ketidakpahaman tukang gali kubur terhadap arah kiblat, pematokan arah kiblat menggunakan alat sederhana, kurangnya sosialisasi pemerintah kepada para pengurus alkah, Serta ketidaktahuan masyarakat terhadap arah kiblat dalam praktiknya dan tidak ada ahli dalam bidangnya saat melakukan pengukuran arah kiblat. (2) Pandangan ulama Kota Palangka Raya terhadap hukum arah kiblat pemakaman di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya 1 (satu) diantaranya mengatakan hukumnya wajib karena beliau berpegangan pada dalil-dalil mutlak, sedangkan 3 (tiga) ulama yang menyatakan sunnah. ABSTRACT This research is motivated by the ignorance of the community in Tanjung Pinang Village Palangka Raya. So that in determining the direction of the funeral Qibla follow the direction of the previous tomb whose direction of Qibla is not quite right. As for this matter, it focuses on two problem formulations, (1) why there is an inaccurate direction of Qibla in Muslim cemeteries in Tanjung Pinang Village, Palangka Raya City, and (2) how Ulama City Palangka Raya's view of the tomb which is not in the right direction of Qibla in Tanjung Pinang Village, Palangka Raya City . Based on the formulation of the problem, the purpose of this study is to describe the occurrence of inaccurate Qibla direction in Muslim cemeteries in Tanjung Pinang Palangka Raya Village and want to know the views of the ulama towards the funeral direction Qibla law. This empirical legal research uses a descriptive qualitative approach, the research subjects are four scholars on behalf of the initials HM, AF AS, and H, the object is a funeral in Tanjung Pinang Village and the informant is a person measuring the direction of the Qibla of Palangka Raya City, one administrator Pillars of Death of Muslims (RKM), one grave digger, one person int the Tanjung Pinang Urban Village. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of this study: (1) because the first grave became a benchmark for the community in determining the direction of qiblat for grsves or other cemeteries, the grave digger’s lack of understanding of the qiblat direction, the direction of qiblat guidance using simple tools, the lack of government socialization to the management of alkah, and ignorance the community towards the qiblat direction in practice and there are no experts in their fields when measuring the qiblat direction.. (2) Palangka Raya ulama’s view of the law on the direction of the funeral center in Tanjung Pinang Village Palangka Raya 1 (one) of them said the law was mandatory because he held on to the absolute propositions, while 3 (three) scholars who declared sunnah