Pelaksanaan diversi kasus pidana anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya (perspektif islam)

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan berbagai instrument hukum (restorative justice) dengan diversi yaitu bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak, ketika mereka harus berhadapan dengan kasus hukum dan harus menjalani proses peradilan. Realisasi pelaksanaan diversi ini menarik perhatian peneliti mengangkat judul penelitian “Pelaksanaan Diversi Kasus Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya (Perspektif Hukum Islam)”. Permasalahanya, bagaimana pelaksanaan diversi, efektifitas pelaksanaan diversi terhadap proses hukumnya, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap diversi. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif empiris. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, Observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dari Bapas Kelas II Palangka Raya terkait bidang diversi. Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diversi bisa dilaksanakan terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun. Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan diversi wajib dilaksanakan apabila ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Efektifitas pelaksanaan diversi terhadap proses hukum sangat efektif dengan tujuan mengupayakan anak menjadi lebih baik dan untuk perkembangan anak tersebut, serta memulihkan hubungan antara korban dan pelaku agar tidak ada lagi dendam diantara keduanya. Perspektif hukum Islam terhadap diversi baik dilakukan, sebab hukum Islam mengajarkan, perdamaian (Shulh) dan saling memaafkan. Dalam Islam perdamaian dikenal dengan kata Al-Islah yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan yang lainnya. ABSTRACT One of the efforts of the Indonesian government in carrying out various legal instruments (Restorative Justice) with diversion that is, aiming to provide guaranteed protection for children’s rights, when they have to deal with legal cases and must undergo a judicial proces. The realization of diversion caught the attention of researchers raised the tittle of research” The implementation of Diversion of Child Criminal Cases in the Penitentiary Class II Palangka Raya (Islamic legal Perspective). The problem is How is the implementation of diversion, How the effectiveness off the legal process, and how is the perspective of Islamic law towards diversion. This type of research includes empirical normative legal research. Data collected by observation and documentation interview techniques. The data sources used are primary data from Bapas Class II Palangka Raya related to the diversion field and data from literature. The data analysis method used is an inductive qualitative method. The results of this study concluded that the impementation of diversion could be carried out against children who were charged with criminal offenses with a penalty of under 7 years. Law number 11 of 2012 concering the juvenile justice system explained diversion is mandatory if the sentence is under 7 years and not repetition. The effectiveness of the implementation of diversion of the legal process is very effective with the aim of striving for better children and child’s development, and restoring the relationship betwen the victim and the perpetrator so that there is no longer agrudge betwen the two. Islamic legal perspective on diversion is good, because Islamic law teaches, peace (shulh) and forgiveness. In Islamic peace is know as Al-Islah which means repairing, reconciling and eliminating disputes or damage, trying to bring about peace brings harmony encouraging people to make peace with one another