Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dipandang Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan dirinya dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati. Anak mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukanya sebagai generasi pengganti, maka anak mempuyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Dapatlah di bayangkan betapa besarnya tanggung jawab yang diharapkan dari anak di kemudian hari, sebagai warga negara sadar hak dan kewajiban di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian kedudukan yang penting tersebut mutlak mendapat perlindungan secara wajar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar pula, oleh karena itu demi terwujudnya harapan-harapan generasi terdahulu, yang juga harapan-harapan luhur bangsa dan negara, maka segala usaha perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban agar dapat tumbuh dan berkembang, menjadi anak yang cedas dan sehat memiliki budi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan serta berkemauan meneruskan cita-cita luhur bangsa berdasarkan pancasila. Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.Bagaimana penerapan sanksi anak pelaku tindak pidana narkotika dan spikotropika menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 2.Apakah kelemahan penerapan UUD 1945 Pasal 28 (2) dan Pasal 34 (2)? Data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atau dari literatur-literatur, yang meliputi : Bahan Hukum Primer yaitu : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder, yaitu Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, wawancara, dan hasil karya dari kalangan hukum. 3) Bahan hukum tersier. yaitu berupa kamus atau ensiklopedia hukum. Kata Kunci: Narkoba, Anak, Huku