Tolok Ukur Membela Democratic Legality Tugas Konstitusional Polisi Timor Leste

Penelitian ini membahas tolok ukur tugas konstitusional Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) dalam membela democratic legality. Preambule dan Section 1 ayat (1) Constitution of The Democratic Republic of Timor-Leste menekankan bahwa Timor Leste adalah democratic state “based on the rule of law.” Negara Republik Demokrasi Timor Leste sebagai suatu organisasi memiliki alat perlengkapan untuk merealisasikan tujuan negara (staatswill). Salah satunya adalah PNTL. Sebagai organ negara, legitimasi Polisi Nasional Timor-Leste termaktub dalam Constitution of The Democratic Republic of Timor-Leste, Decree-Law No. 13/2004 tentang Disciplinary Regulation of The National Police Of Timor-Leste, Decree-Law No 9/2009 tentang Organic Law of Timor-Leste’s National Police (PNTL), Decree-Law No 43/2011 tentang Legal Regime On The Use of Force. Dalam Section 147 Constitution of The Democratic Republic of Timor-Leste yang mengatur mengenai Police dan security forces dinyatakan bahwa “defend the democratic legality” merupakan salah satu tugas konstitusional PNTL. Sedangkan di dalam Article 1 ayat (1) Decree-Law No 9/2009 menyatakan bahwa: “Timor-Leste’s National Police, hereinafter referred to in short as PNTL, is a security force whose mission is to defend democratic legality, guarantee people’s security and property, and safeguard citizens’ rights in accordance with the Constitution and the Law.” Dengan demikian tugas PNTL dalam membela democratic legality merupakan suatu keniscayaan yang berlandaskan konstitusi dan hukum yang berlaku di Timor Leste. Untuk itu penulis berpendapat bahwa PNTL dalam melakukan tugasnya “defend the democratic legality” harus bersandar pada tolok ukur yang diamanatkan oleh Constitution of The Democratic Republic of Timor-Leste, yaitu: 1) menjamin keamanan warga negara dan berprinsip non-partisan; 2) mencegah kejahatan dengan menjunjung tinggi HAM; dan 3) bertindak dalam koridor hukum