Penggelapan Pajak oleh Notaris/PPAT Ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini berjudul Penggelapan Pajak Oleh Notaris/PPAT Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Fokus penelitian ini adalah tindakan penggelapan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. BPHTB adalah masuk dalam kategori keuangan negara. Masuknya BPHTB ke dalam kategori keuangan negara pada saat terjadinya peralihan hak atas tanah atau setelah adanya taatsbestand, sehingga tindakan seorang notaris /PPAT yang tidak menyetorkan uang BPHTB ke Kas negara adalah tindakan penggelapan uang negara yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara maka dari itu tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi