Perubahan Politik Hukum dalam Pengaturan Investasi pada Sektor Pertambangan di Indonesia

Dalam dunia investasi, sektor pertambangan merupakan modal utama yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia. Sumber daya alam tambang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan sehingga pengelolaan dan penguasaannya harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh karena itu demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagai payung hukum pengaturan pertambangan Indonesia membawa perubahan besar dalam sistem perizinan. Dasar adanya perubahan pada pengaturan pertambangan Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung hukum perekonomian dan pembangunan nasional