Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Kebakaran hutan di Indonesia dalam 20 tahun terakhir ini terjadi karena kesengajaan yang dibuat oleh korporasi untuk memperluas lahan atau membuka lahan baru. Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan maupun perluasan lahan sebenarnya dilarang. Jika hal ini dilakukan, harus ada prosedur yang memadai untuk memadamkan api agar tidak menjalar jauh keluar batas yang ditentukan. Ketidak-jelasan pengaturan hukum mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana serta hukum acara yang mengakibatkan timbulnya multitafsir dan pemikiran yang saling berbeda diantara aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan dalam proses penyidikan dan sampai penuntutan jarang sekali memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bahkan tidak sedikit juga jaksa dalam dakwaannya tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan dalih pengurus korporasi sudah dipidana, sudah membayar denda, dan uang pengganti, sehingga korporasi dibiarkan bebas karena kasusnya dianggap selesai. Dalam hal demikian, penjatuhan pidana denda untuk korporasi menjadi jenis pidana utama yang bisa diterapkan. Sementara, ancaman pidana penjara sebenarnya juga memiliki fungsi pencegahan tindak pidana (fungsi deteren), sehingga tidak dapat diterapkannya pidana penjara untuk korporasi bisa mengurangi fungsi deteren pidana yang diancamkan dalam Undang-Undang Kehutanan