Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa tujuan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga dapat mengayomi dan melindungi masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Keadilan dapat diperoleh jika adanya persamaan di depan hukum yang tidak hanya mengatur warga negara dengan warga negara melainkan juga mengatur warga negara dengan pemerintah. Pemerintah wajib untuk membangun, meningkatkan, menyempurnakan dan menertibkan setiap badan atau pejabat dalam pemerintahan supaya dapat menjadi badan atau pejabat pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, berakhalak dan berwibawa dalam mengemban tugasnya, yaitu selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sebagai bukti pengabdiannya kepada Pemerintah dan warga negara