PERGULATAN MINORITAS DALAM NEGARA HEGEMONIC: STUDI KASUS MUSLIM BANGSAMORO DI MINDANAO, FILIPINA SELATAN

This article describes the relationship between political entities of the Bangsamoro or Muslims in Mindanao and of the Philippine government which may be said in a nadir since the cancellation of the MoA-AD (Memorandum of Agreement on Ancestral Domain) signing plans between MILF (Mindanao Islamic Liberation Front) and the GRP (Government of the Republic of the Philippines) by the Supreme Court of the country in October 2008. Now their relationship is only bound by the temporary cease-fire. While the actual MILF is the only one course of representation of Muslims in Mindanao in addition to the MNLF (Mindanao National Liberation Front) and Kelompok Datu or traditional leaders. This research deduces that the plurality in the Bangsamoro itself becomes an obstacle in the peace talk process as the absence of a common platform among them. While GRP tends to speak with the faction of it separately, so it was impressed monolithic, there should be efforts to build a joint platform among different groups within the Bangsamoro. Furthermore, the GRP should facilitate the communication and the dialogue among factions within Bangsamoro. Besides, the GRP should convince people in Philippines of how important the peace with Bangsamoro is on behalf of a national interest in a whole. Artikel ini menggambarkan hubungan antara entitas-entitas politik Bangsamoro atau Muslim di Mindanau dan entitas-entitas politik pemerintahan Pilipina yang bisa dikatakan berada di titik nadir sebab pembatalan rencana penandatanganan MoA-AD (Memorandum of Agreement on Ancestral Domain) antara MILF (Mindanao Islamic Liberation Front) and the GRP (Government of the Republic of the Philippines) oleh Hakim Agung Pilipina pada bulan Oktober 2008. Sekarang, hubungan mereka hanya terikat oleh gencatan senjata yang bersifat temporal. Sementara itu, MILF yang sebenarnya adalah program satu-satunya representasi Islam di Mindanao selain MNLF (Front Pembebasan Nasional Mindanao) dan Kelompok Datu atau pemimpin tradisional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pluralitas dalam Bangsamoro itu sendiri menjadi kendala dalam proses pembicaraan perdamaian karena tidak adanya platform yang sama di antara mereka. Sementara itu, GRP cenderung berbicara dengan faksi GRP secara terpisah, sehingga terkesan monolitik. Harus ada upaya untuk membangun platform bersama antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam Bangsamoro tersebut. Selanjutnya, GRP harus memfasilitasi komunikasi dan dialog antara faksi-faksi dalam Bangsamoro. Selain itu, GRP harus meyakinkan orang-orang di Filipina betapa pentingnya perdamaian dengan Bangsamoro adalah atas nama kepentingan nasional secara keseluruhan. KEYWORDS: Bangsamoro, minority, hegemony, peac