Abstrak - Kebijakan penetapan Selat Lombok sebagai Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) menjadi salah satu upaya perlindungan lingkungan laut yang dilakukan pemerintah Indonesia dan sudah dibahas sejak tahun 2008. Selat Lombok merupakan ALKI II di masa mendatang dinilai akan mengalami peningkatan aktivitas pelayaran yang berkorelasi positif dengan peningkatan ancaman maritim khususnya kerusakan dan pencemaran laut terhadap daerah sensitif disekitarnya seperti Nusa Penida dan Gili Trawangan. Namun sampai saat ini PSSA Selat Lombok masih belum ditetapkan. Permasalahan penelitian yaitu tentang rencana penetapan Selat Lombok sebagai PSSA dan dampaknya terhadap keamanan maritim Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis keuntungan da...
Abstrak - Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan luas lautan mencapai 5,8 j...
Paradigma pesisir prasejahtera di Tambaklorok dapat dilihat dari kondisi kekurangan gizi, pendapatan...
Abstrak – Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelengga...
Abstrak - Kebijakan penetapan Selat Lombok sebagai Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) menjadi s...
Dalam upaya memberikan perlindungan lingkungan Laut di Selat Lombok, pemerintah Indonesia telah meng...
AbstractInternational Law, specifically UNCLOS 1982, MARPOL 73/78, and SOLAS 1974 give mandates to e...
Sejak tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah berencana agar Kawasan Konservasi (KKP) Nusa Penida dan...
Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) sebagai 1 (satu) dari 7 (tujuh) Taman Nasional Laut di Indonesia m...
This paper basically aims to analyze the designation of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) by I...
ABSTRACTAs an island nation that connects two oceans, Indonesia has several important choke points s...
Aktivitas pelayaran yang meliputi pelayaran internasional, tourism atau wisata, dan nelayan menjadi ...
Posisi silang strategis Indonesia serta adanya pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai ne...
The growing field of shipping and the changes in the global military strategy of large countries whi...
Indonesia telah mengajukan selat lombok sebagai PSSA ke IMO, hal ini dilakukan sebagai salah satu be...
Abstrak - Paper ini merupakan gambaran akan konsep keamanan maritim di Indonesia, yang terfokus pada...
Abstrak - Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan luas lautan mencapai 5,8 j...
Paradigma pesisir prasejahtera di Tambaklorok dapat dilihat dari kondisi kekurangan gizi, pendapatan...
Abstrak – Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelengga...
Abstrak - Kebijakan penetapan Selat Lombok sebagai Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) menjadi s...
Dalam upaya memberikan perlindungan lingkungan Laut di Selat Lombok, pemerintah Indonesia telah meng...
AbstractInternational Law, specifically UNCLOS 1982, MARPOL 73/78, and SOLAS 1974 give mandates to e...
Sejak tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah berencana agar Kawasan Konservasi (KKP) Nusa Penida dan...
Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) sebagai 1 (satu) dari 7 (tujuh) Taman Nasional Laut di Indonesia m...
This paper basically aims to analyze the designation of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) by I...
ABSTRACTAs an island nation that connects two oceans, Indonesia has several important choke points s...
Aktivitas pelayaran yang meliputi pelayaran internasional, tourism atau wisata, dan nelayan menjadi ...
Posisi silang strategis Indonesia serta adanya pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai ne...
The growing field of shipping and the changes in the global military strategy of large countries whi...
Indonesia telah mengajukan selat lombok sebagai PSSA ke IMO, hal ini dilakukan sebagai salah satu be...
Abstrak - Paper ini merupakan gambaran akan konsep keamanan maritim di Indonesia, yang terfokus pada...
Abstrak - Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan luas lautan mencapai 5,8 j...
Paradigma pesisir prasejahtera di Tambaklorok dapat dilihat dari kondisi kekurangan gizi, pendapatan...
Abstrak – Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelengga...