Resolusi Konflik Perkebunan Kelapa Sawit antara PT Roempoen Enam Bersaudara Dengan Masyarakat Dalam Mendukung Keamanan Wilayah di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim

Abstrak -- Sektor perkebunan kelapa sawit semakin berkembang memberi dampak positif maupun negatif. Selain menjadi sumber devisa negara dan pendapatan daerah, keberadaan perkebunan kelapa sawit juga menjadi pemicu konflik di masyarakat. Akar konflik sebagian besar terkait kepemilikan atau penguasan lahan serta tanggung jawab sosial yang tidak diterapkan secara benar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dan resolusi konflik yang dilakukan stakeholders dalam menyelesaikan permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik terjadi karena perusahaan telah mengabaikan kewajiban sosial yakni pembagian kebun plasma. Selain itu adanya takeover perusahaan ke manajemen baru menjadi trigger konflik kembali mencuat. Sementara itu manajamen baru membangun big boundry tanpa sosialisasi kepada masyarakat sehingga lahan warga tergusur dan rusak. Resolusi konflik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menyelesaikan konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan melalui negosiasi dan mediasi. Pemerintah Kabupaten juga telah membentuk tim terpadu penyelesaian konflik dan tim inventarisasi lahan namun hingga saat ini permasalahan kedua belah pihak belum juga terselesaikan. Saat ini dinamika konflik berada pada fase action not words ditandai dengan komunikasi lebih kepada non verbal. Pada akhirnya pemerintah setempat perlu melakukan alternatif penyelesaian yang kooperatif dan solutif. Dengan demikian akan tercipta kondisi kemitraan yang baik antara PT Roempoen Enam bersaudara dan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan. Dengan tercapainya hubungan yang damai nantinya bisa berimplikasi dalam mendukung keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan.Kata kunci: perkebunan kelapa sawit, dinamika konflik, resolusi konflik, keamanan wilayahAbstract -- The growing palm oil plantations sector is both given positive and negative impacts. In addition to being a large contributor to national income and local government revenues, the existence of palm oil plantation is also being trigger of conflict in community. The root of conflict of palm oil plantations is mostly related to ownership or control over land and social responsibility that is not properly implemented by the company. This study aims to analyze the conflict between PT Roempoen Enam Bersaudara with the Community in Sungai Rotan and conflict resolution by stakeholders to solve problems. Formulation of all arguments, facts and theoretical framework on this research is guided by descriptive qualitative approach. For data collection techniques, researcher conducts interview, observation and literature studies. The results show that conflict occured due to the company neglected social obligation of the distribution of plasma plantation. Besides there is take over of company to new management is being trigger conflict rising. Then new management has built big boundry without socialization to local society first so that the land is displaced. Conflict resolution have been doing by government of Muara Enim regency through negotiation and mediation between PT Roempoen Enam Bersaudara and local society. Local Government has also formed an integrated team and land inventory team but the problems of the two parties have not yet resolved. In the end local government needs to provide the best alternative is more solutive and cooperative so it will create good relationship between PT Roempoen Enam Bersaudara and society in Sungai Rotan District. With peaceful relations achieved, it will give impact in supporting regional security particulary in Sungai Rotan district. Keywords: palm oil plantation, dynamics of conflict, conflict resolution, region security