Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian poin transaksi pada bisnis MLM Nu Amoorea di PT. Duta Elok Persada

Multi Level Marketing ialah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut multi level marketing karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. Praktek tersebut juga terjadi di PT. Duta Elok Persada dalam menjual produk kecantikan. Akan tetapi dalam pemberian bonus masih belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI no. 75 Tahun 2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah. Dari kasus ini penulis meneliti dan merumuskan masalah yaitu: Bagaimana praktik pemberian poin pada bisnis MLM Nu Amoorea dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian poin transaksi pada penjualan Nu Amoorea. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: observasi non partisipan yaitu penulis melakukan pengamatan sekaligus mencermati bagaimana praktik pemberian poin transaksi Nu Amoorea oleh upline dengan downlinenya. Hasil dari pengamatan tersebut adalah penulis dapat mengetahui tata cara praktik dan alasan dari pemberian poin Nu Amoorea. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi non partisipan. Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa: pertama, Praktik pemberian poin bisnis MLM Nu Amoorea menggunakan sistem Trinary yang mana hanya fokus pada 3 jaringan kaki, member juga akan mendapatkan poin setiap melakukan pembelanjaan produk sesuai dengan jumlah produk yang dibeli. Kedua, sistem pemberian bonus MLM bisnis Nu Amoorea menurut perspektif hukum Islam tentang hadiah belum sesuai dengan akad ijab dan qobul dimana menurut madzab Syafi’i yaitu tidak adanya pengaitan dengan syarat dan waktu. Sedangkan dalam pemberian bonus Nu Amoorea diharuskan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan melakukan tutup poin setiap satu bulan sekali sebagai syarat untuk mendapatkan bonus. Dan analisis menurut fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 tentang PLBS bonus yang diberikan dari perusahaan belum sesuai dengan DSN MUI karena terdapat pendapatan pasif dimana upline level atas akan mendapatkan bonus atas jerih payah downlinenya tanpa harus bekerja sehingga mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap member yang ada dibawahnya