Status hukum li’an bagi orang tuna wicara : studi perbandingan pendapat Imam al-Sarakhsī w. 490 H dan Imam al-Syīrāzī w. 476 H

Imam al-Sarakhsī merupakan ulama mażhab ḥanafi yang terkenal dengan ra’yu-nya atau disebut ahlu al-ra’yi sedangkan imam al-Syīrāzī merupakan ulama mażhab syafi’i yang pemikirannya merupakan perpaduan antara ahlu al-ḥadīṡ dan ahlu al-ra’yi. Imam al-Sarakhsī mengatakan li’an orang tuna wicara tidak sah sedangkan imam al-Syīrāzi mengatakan sah. Seharusnya pendapat imam al-Sarakhsī lebih rasional, akan tetapi secara eksplisit pendapat imam al-Syīrāzī lebih rasional dari pada pendapat imam al-Sarakhsī karena setiap orang memiliki hak untuk melakukan sesuatu selama hal tersebut tidak dilarang termasuk hak untuk ber-li’an meskipun tuna wicara. Secara eksplisit Pendapat imam al-Sarakhī justru terlihat mendeskrimasi dengan menghilangkan hak seseorang dan seakan menjadi tidak rasional. Hal lain yang mendasari penulisan ini adalah kecurigaan terhadap ra’yu yang terkadang menimbulkan paradoks. Berdasar dari latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa masalah sebagai bahan bahasan pokok, yaitu: pertama, bagaimana metode istinbaṭ Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī tentang status hukum li’an bagi orang tuna wicara?; dan kedua, bagaimana relevansi pendapat Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Syīrāzī tentang status hukum li’an bagi orang tuna wicara dengan konteks hukum di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu kitab al-Mabsūṭ karya Imam al-Sarakhsī, dan kitab al-Muhażżab Imam al-Syīrāzī dan kitab-kitab yang mendukung tema. Teknik analisi data yang digunakan adalah deskriptif – komparatif dengan pendekatan hermeneutika. Hasil dari penelitian ini adalah: Imam al-Sarakhsī mengatakan li’an orang tuna wicara tidak sah karena beliau meng-qiyās-kan li’an kepada kesaksian (karena li’an merupakan kesaksian). Orang tuna wicara tidak sah dalam kesaksian maka tidak sah pula dalam li’an. Dalam kesaksian disyaratkan harus dapat berbicara, karena harus mengucapkan lafal kesaksian sedangkan hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan isyarat, dan keabsahan li’an bergantung pada kejelasan lafal zina bukan hanya sekedar makna atau kinayah sebagaimana isyarat dan tulisan meskipun hal ini adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Selain itu keduanya merupakan syubhah al-badaliyyah (keraguan jenis pengganti), karena apabila bisa berbicara kemungkinan akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan isyaratnya, sedangkan tulisan dianggap lemah, dan had tidak boleh dijatuhkan atas dasar keraguan. Dalam li’an terdapat dua hak yaitu hak hamba dan hak Allah sehingga bagaimanapun juga hak Allah tidak boleh bercampur keraguan. Sedangkan Imam al-Syīrāzī mengatakan li’an orang tuna wicara sah, karena meng-qiyās-kan li’an kepada talak (karena adanya perubahan hukum istimta’). Li’an sah karena isyarat dan tulisan dalam li’an disamakan dengan orang yang dapat berbicara sebagaimana dalam pernikahan dan talak. Tulisan dan isyarat sah dalam nikah, maka sah pula dalam li’an. Akan tetapi alasan yang paling utama adalah adanya darurat. Paradoks yang terjadi dalam perkara ini adalah hal yang wajar karena ra’yu yang digunakan memiki dasar dan pada dasarnya kebenaran hanya milik Allah. Pendapat Imam al-Syīrāzī ini juga relevan dengan kondisi masyarat di Indonesia yang mayoritas bermazhab syafi’i, karena ada persamaan pendapat Imam al-Syīrāzī dengan KHI dalam beberapa kasus yang menjadi perbedaan pandangan di kalangan fukaha, dan juga pendapat Imam al-Syīrāzī selaras dengan pendapat yang ada dalam kitab-kitab rujukan yang direkomendasikan kepada hakim pengadilan Agama dalam menetapkan hukum