KONSTITUSIONALITAS PASAL 235 AYAT (5) UNDANG�UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasca putusan Mahkama Konstitusi No.14/PUU/XI/2013 terhadap pengujian pasal 8 dan 9 Undang-Undang No.42 tahun 2008 tentang pemilu pada tahun 2019 dilakukan secara serentak. Untuk mengatur jalannya Pemilu tersebut Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu. Pada Pasal 235 ayat 5 Undang-Undang No 7 tahun 2017 menyatakan bahwa Partai politik atau Gabungan Parpol yang memenuhi syarat pengusulan calon tetapi tidak mengusulkan bakal calon dalam Pemilu Parpol tersebut diberikan sanksi tidak dapat mengikuti Pemilu berikutnya. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 Pasal 6A ayat (2), Pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada Parpol peserta Pemilu. penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk mengetahui dan memahami kedudukan Partai politik dalam pengusul calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Kedua untuk mengetahui dan memahami Untuk Konstitusionalitas Pasal 235 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu, memusatkan penelitian pada kepustakaan dan norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan utama penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari Penelitian menunjukkan pertama, bahwa kedudukan Partai politik dalam Pemilu berdasarkan UUD NRI 1945 adalah sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden, kedua bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (5) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD NRI 1945 adalah inkonstitusional