TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENDAPAN DANA DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-rundangan, efektif ,efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah diatur bahwa APBD itu memiliki Fungsi otorisasi,fungsi perencanaan,fungsi pengawasanan, fungsi Alokasi, fungsi ditribusi, fungsi stabilisasi. Namun yang terjadi di daerah adalah dimana pengelolaan daerah kerap kali tidak sejalan dengan peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah daerah tidak menjalankan fungsi pengelolaan APBD dengan baik dalam hal ini adalah melakukan pengendapan dana di Bank daerah yang tentunya menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah daerah melakukan pengendapan Dana Daerah dan apa solusi terhadap pengendapan Dana Daerah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini,hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan parokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach )dan pendekatan yuridis-kualitatif. Adapun faktor faktor pemerintah daerah melakukan pengendapan dana Daerah adalah (1)Faktor Normatif,(2)Penentuan Program Pembangunan Daerah. Disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah belum dilaksanakan dengan sesuai peraturan Perundang-Undangan