PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI KABUPATEN KAUR

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman jenis satwa. Keragaman jenis satwa yang dimiliki Indonesia banyak terancam punah karena maraknya perdagangan satwa, sedangkan keberadaannya memiliki peran penjaga keseimbangan lingkungan, sehingga perlu mendapat perlindungan dalam rangka menjamin kelangsungan kelestariannya dari ancaman kepunahan. Di Propinsi Bengkulu tidak terlepas dari kejahatan perdagangan satwa, salah satunya terjadi di Kabupaten Kaur yang sudah cukup lama dikenal sebagai salah satu wilayah jaringan bisnis ilegal terhadap satwa yang dilindungi. Barang olahan gading gajah seperti tongkat komando dan pipa rokok dianggap sebagai souvenir khas Kabupaten Kaur. Jaringan perburuan, kerajinan dan perdagangan ilegal terhadap satwa yang dilindungi di Kabupaten Kaur tidak mudah untuk membongkarnya. Untuk itu perlu koordinasi antara aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya dalam menangani perdagangan satwa yang dilindungi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pentingnya melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Kaur dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem alam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Kaur oleh penegak hukum sudah dilakukan hanya saja belum maksimal. Adapun faktor�faktor yang dapat mempengaruhinya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Kaur, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), yaitu jumlah Polhut BKSDA Kaur, kurang memadainya sarana dan prasarana Polhut BKSDA Kaur dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat