Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata sebagai upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu (2) untuk mengetahui kendala dalam implementasi tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata sebagai upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu tersebut serta upaya untuk mengatasinya. Penelitian merupakan penelitian hukum empiris, dengan hasil bahwa dari lima tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara (bantun hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakkan hukum dan tindakan hukum lainnya) hanya bantuan hukum, pertimbangan hukum dan ...
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatu...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai peranan Jaksa Pengacara...
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang bidang yang menangani kegiatan Standar Pelayanan ...
Pos Pelayanan Hukum merupakan tempat atau sarana dimana masyarakat dapat menerima informasi tentan...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terjadinya hak pengelol...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengisian jabatan hakim konstitusi...
Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untu...
Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki aturan hukum yang jelas dan diatur dalam Perundangundangan.O...
Penegasan pertama kali yang menyebutkan Kejaksaan sebagai satu Departemen dikukuhkan berdasarkan Und...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penanaman nilai-nilai bela negara dalam pembe...
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif J...
Pada dasarnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat. Dala...
Dewasa ini sangat terasa kurangnya pemahaman warga Negara Indonesia dalam melaksanakan hidup bernega...
Penelitian tesis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa peranan Jaksa Pengacara Negara sebag...
ABSTRAKUMMUL KHAIRI MASDAR. NIM: 0031.02.45.2016. Implementasi Kewenangan Kejaksaan Republik Indones...
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatu...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai peranan Jaksa Pengacara...
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang bidang yang menangani kegiatan Standar Pelayanan ...
Pos Pelayanan Hukum merupakan tempat atau sarana dimana masyarakat dapat menerima informasi tentan...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terjadinya hak pengelol...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengisian jabatan hakim konstitusi...
Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untu...
Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki aturan hukum yang jelas dan diatur dalam Perundangundangan.O...
Penegasan pertama kali yang menyebutkan Kejaksaan sebagai satu Departemen dikukuhkan berdasarkan Und...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penanaman nilai-nilai bela negara dalam pembe...
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif J...
Pada dasarnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat. Dala...
Dewasa ini sangat terasa kurangnya pemahaman warga Negara Indonesia dalam melaksanakan hidup bernega...
Penelitian tesis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa peranan Jaksa Pengacara Negara sebag...
ABSTRAKUMMUL KHAIRI MASDAR. NIM: 0031.02.45.2016. Implementasi Kewenangan Kejaksaan Republik Indones...
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatu...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai peranan Jaksa Pengacara...
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang bidang yang menangani kegiatan Standar Pelayanan ...