PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHANBERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DI SELURUH INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah, sebelum dan sesudah menerapkan SAP berbasis akrual. Serta untuk mengetahui apakah dengan penerapan SAP basis akrual mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan karena masih adanya pemerintah daera yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan data arsip yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Negara. Pengukuran variabel kinerja keuangan daerah pada penelitian ini menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Rasio-rasio tersebut dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan APBD, dan Laporan Realisasi Anggaran. Tahun anggaran yang digunakan untuk laporan keuangan pada penelitian ini adalah, dua tahun anggaran sebelum menerapkan SAP berbasis akrual, dan dua tahun anggaran sesudah menerapkan SAP berbasis akrual masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian, dan tingkat pertumbuhan keuangan daerah sesudah menerapkan SAP berbasis akrual tidak lebih baik sebelum menerapkan SAP berbasis akrual. Tingkat efektivitas, dan aktivitas keuangan daerah sesudah menerapkan SAP berbasis akrual lebih baik dibanding sebelum menerapkan SAP berbasis akrual. Tingkat efisiensi sesudah menerapkan SAP basis akrual sama baiknya dengan sebelum menerapkan SAP berbasis akrual. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah menerapkan SAP berbasis tidak lebih baik dibanding sebelum menerapkan SAP berbasis akrual. Serta penerapan SAP berbasis akrual tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daera