Pemberlakuan pasal 50 undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang pengecualian dalam bisnis waralaba perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2007

INDONESIA Waralaba merupakan perjanjian yang berisi hak khusus yang dimiliki pemberi waralaba untuk mengalihkan system bisnisnya terhadap penerima waralaba. Perjanjian dalam waralaba sering kali menimbulkan monopoli dikarenakan adanya klasula yang ditambahkan dalam perjanjian yang sering kali merugikan penerima waralaba atau karena adanya penetapan harga paten dari si pemberi waralaba. Hak-hak yag bersifat monopoli adalah hal yang dilarang di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha pasal 50 terkhusus huruf b tentang waralaba. Penelitian ini akan mengkaji perjanjian waralaba berdasarkan UU No 5 tahun 1999 dalam pasal 50 huruf b yang ditinjau dari PP No.42 Tahun 2007 dan akad syirkah dalam KHES. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi waralaba dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dalam pasal 50 huruf b tentang pengecualian persaingan usaha yang ditinjau dari PP No. 42 Tahun 2007 serta akad syirkah dalam KHES. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normativ dengan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu bahan hukum serta sumber data sekunder yaitu literature yang bukan dokumen negara yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengecualian tidak dapat diterapkan secara mutlak karena tidak tertutup kemungkinan terjadinya perjanjian yang menimbulkan monopoli yang sesuai dengan PP No. 42 tahun 2007 dan dalam hukum Islam bisnis waralaba menggunakan akad syirkah yang sesuai dengan KHES dan prinsip kemaslahatan. ENGLISH A franchise is an agreement about contains the special rights that the franchisor has to the franchisee to transfer his business system. Agreement in a franchise often lead to monopolies because clauses added to the agreement often hurt the franchisee or there is a patent price determination from franchisor. Monopoly right are prohibited in business competetion law article 50 letter about franchise. This study will examine the franchise agreement based on Law No. 5 of 1999 in terms of PP No. 42 of 2007 and syirkah agreement in KHES. The purpose of this research is to find out the implementation of franchising in Law No. 5 of 1999 about the prohibiton of monopolistic and unfair business competition in article 50 letter b about exceptions in business competetion in terms of PP No. 42 of 2007 and the syirkah contract in KHES. This research is a normative juridical with a conceptual approach. Data sources use primary data namely legal material and secondary data is literature that is not state document to this study like journals. The result of this studi incicate that exceptions can’t be applied absolutely because its also possible for on agreement to create a monopoly in accordance with the PP No. 42 0f 2007 and in Islamic business franchse law uses the syirkah agreement in KHES and the principle of benefit